BAB 1 :HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam

Mengapa ini penting dibahas duluan?

Sebelum bicara soal sistem ekonomi (bagaimana produksi, distribusi, konsumsi diatur), kita harus dulu bertanya: siapa sebenarnya "manusia" yang menjadi pelaku ekonomi itu? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan seluruh bangunan sistem ekonomi yang dibuat. Ini disebut asumsi antropologis dalam ilmu ekonomi.

Dalam ekonomi konvensional (kapitalisme/liberalisme), manusia diasumsikan sebagai makhluk rasional yang hanya mengejar kepuasan maksimal untuk dirinya sendiri, tanpa pertimbangan moral atau spiritual — ini murni asumsi sekuler.

Perspektif Pancasila menolak reduksi ini. Manusia dipahami sebagai makhluk yang utuh (holistik), dengan lima dimensi yang saling terkait, sesuai lima sila:

Dimensi spiritual/vertikal (hubungan dengan Tuhan) — sila 1

Dimensi kemanusiaan/moral — sila 2

Dimensi sosial-kebangsaan — sila 3

Dimensi politik/partisipatif — sila 4

Dimensi kesejahteraan material — sila 5

Jadi ketika seseorang berbisnis, menurut nilai Pancasila, dia tidak hanya mengejar untung (dimensi ke-5), tapi juga harus menjaga kejujuran (dimensi ke-1 dan ke-2), tidak merugikan sesama warga (dimensi ke-3), dan terbuka pada musyawarah bila ada sengketa (dimensi ke-4).

Perspektif Islam lebih tegas lagi: manusia punya dua status sekaligus —

'Abdullah (hamba Allah): seluruh aktivitasnya, termasuk ekonomi, adalah bentuk penghambaan/ibadah, bukan wilayah netral yang bebas dari aturan agama.

Khalifatullah fil ardh (wakil Allah di bumi): manusia diberi mandat mengelola bumi dan sumber dayanya.

Konsekuensinya, dalam Islam tidak ada dikotomi antara "ekonomi" dan "agama" — keduanya menyatu. Berbeda dengan pandangan sekuler yang memisahkan agama dari urusan publik/ekonomi.

Kesimpulan bagian ini: kedua sistem sama-sama menolak model manusia yang murni egois dan bebas-nilai. Manusia selalu terikat pada dimensi moral-spiritual dalam setiap keputusan ekonominya.

B. Konsep Homo Economicus vs. Homo Islamicus vs. Manusia Pancasila

Mari kita bedah tiap konsep satu per satu secara lebih detail.

1. Homo Economicus

Ini adalah konsep dasar dalam ilmu ekonomi neoklasik (Adam Smith, kemudian dikembangkan ekonom abad 19-20). Asumsi dasarnya:

Self-interest — manusia selalu bertindak demi kepentingan pribadi.

Rasionalitas sempurna — manusia mampu menghitung untung-rugi secara optimal.

Informasi sempurna — manusia tahu semua pilihan yang tersedia.

Preferensi stabil — keinginan manusia tidak berubah-ubah dan bisa diukur (utility).

Kritik terhadap konsep ini: manusia nyata tidak seperti itu. Manusia punya empati, altruisme, bisa berkorban untuk orang lain, dan sering tidak rasional (ini dibuktikan oleh ilmu ekonomi perilaku/behavioral economics).

2. Homo Islamicus

Konsep ini dikembangkan ekonom Muslim modern (seperti Muhammad Akram Khan, Khursid Ahmad, dll.) sebagai tandingan terhadap homo economicus. Cirinya:

Motif utamanya bukan maksimalisasi utilitas duniawi semata, tapi falah — kesejahteraan yang mencakup dunia dan akhirat.

Rasional, tapi rasionalitasnya dibatasi nilai syariah (halal-haram). Contoh: seorang homo islamicus tidak akan mengambil peluang bisnis riba meskipun itu paling menguntungkan secara kalkulasi ekonomi.

Punya dorongan altruistik yang built-in: zakat, infaq, sedekah bukan "beban" tapi bagian dari rasionalitas beragama (karena diyakini mendatangkan pahala/berkah).

Mengenal konsep maslahah (kemaslahatan) bukan sekadar utility — jadi keputusan ekonomi diukur dari manfaat sosial, bukan cuma kepuasan pribadi.

3. Manusia Pancasila

Konsep ini lebih kontekstual-Indonesia, dikembangkan pemikir seperti Mubyarto (Ekonomi Pancasila) dan Sri-Edi Swasono. Cirinya:

Manusia yang berketuhanan (tidak sekuler)

Menjunjung asas kekeluargaan dan gotong royong (bukan individualisme liberal, bukan juga kolektivisme totaliter komunisme)

Menghargai usaha perorangan TAPI dalam bingkai kepentingan bersama (lihat Pasal 33 UUD 1945: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan")

Sintesis Ketiganya

Kalau digambarkan sebagai spektrum:

Kode

Homo Islamicus dan Manusia Pancasila berada di titik yang mirip: sama-sama mengakui hak individu untuk berusaha dan memiliki harta, TAPI membatasinya dengan kewajiban sosial dan spiritual. Bedanya hanya pada sumber otoritas nilai: Islam bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Hadits), Pancasila bersumber dari kesepakatan filosofis bangsa Indonesia (meski sila pertama membuka ruang bagi nilai agama).

C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila

Konsep Khalifah fil Ardh secara mendalam

Istilah ini merujuk pada penciptaan manusia yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah menyatakan hendak menjadikan manusia sebagai khalifah (pengelola/wakil) di bumi. Konsep ini mengandung tiga makna ekonomi penting:

Kepemilikan bukan mutlak — manusia hanya "meminjam" sumber daya alam, bukan memilikinya secara hakiki. Ini berimplikasi pada etika lingkungan: eksploitasi tambang, hutan, atau laut secara serampangan adalah pengingkaran terhadap amanah kekhalifahan.

Tanggung jawab pengelolaan (isti'mar) — manusia wajib memakmurkan bumi, bukan merusaknya (lihat konsep ifsad fil ardh — kerusakan di bumi — yang dilarang keras).

Akuntabilitas ilahi — setiap penggunaan sumber daya akan dipertanggungjawabkan di akhirat, ini memberi "rem moral" yang tidak dimiliki sistem ekonomi sekuler.

Konsep Warga Negara Pancasila

Dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945 Pasal 33 ayat 1-3), warga negara punya:

Hak: berperan dalam kegiatan ekonomi, menikmati hasil sumber daya alam bangsa.

Kewajiban: sumber daya alam yang "menguasai hajat hidup orang banyak" (air, listrik, tambang strategis) harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat — bukan untuk segelintir pemodal.

Titik Temu

Kedua konsep ini sama-sama menegaskan prinsip amanah (trusteeship), bukan kepemilikan absolut individu maupun negara. Baik dalam Islam maupun Pancasila, sumber daya alam adalah "milik bersama" yang dikelola untuk generasi sekarang maupun mendatang — ini sangat relevan dengan isu-isu kontemporer seperti keberlanjutan lingkungan (sustainability) dan keadilan antar-generasi (intergenerational equity).

D. Keseimbangan antara Kepentingan Individu, Kolektif, dan Ilahi

Ini adalah salah satu bab paling penting karena menjelaskan struktur triadik (tiga sudut) yang menjadi ciri khas ekonomi Pancasila-Islam, berbeda dari kapitalisme (yang hanya fokus individu) dan sosialisme/komunisme (yang hanya fokus kolektif).

Dimensi Individu

Islam mengakui hak milik pribadi (al-milkiyyah al-fardiyyah) sebagai sesuatu yang sah, bahkan dilindungi (larangan mencuri, merampas hak orang lain).

Pancasila lewat sila kelima tetap membuka ruang usaha perorangan, UMKM, kewirausahaan.

Dimensi Kolektif

Islam mewajibkan zakat, mendorong infaq, melarang penimbunan harta (ihtikar) yang merugikan masyarakat.

Pancasila menekankan asas kekeluargaan dan gotong royong — misalnya lewat koperasi sebagai "soko guru perekonomian".

Dimensi Ilahi

Islam: semua transaksi harus tunduk pada aturan syariah (halal-haram, larangan riba/gharar/maysir).

Pancasila: sila pertama menjadi payung yang membuat aktivitas ekonomi tidak bebas nilai — harus dilandasi kejujuran dan pertanggungjawaban moral-spiritual.

Contoh Konkret Ketidakseimbangan

Terlalu condong ke individu → kapitalisme liberal → kesenjangan ekonomi ekstrem, eksploitasi buruh, monopoli.

Terlalu condong ke kolektif → komunisme → matinya inisiatif individu, tidak ada insentif produktif, akhirnya gagal secara historis (Uni Soviet).

Mengabaikan dimensi ilahi → ekonomi jadi sekadar teknis-matematis tanpa etika, rentan pada perilaku serakah dan krisis moral (seperti krisis finansial 2008 akibat keserakahan dan riba/bunga berlebihan).

Ekonomi Pancasila-Islam berusaha menghindari ketiga jebakan tersebut dengan menjaga ketiga dimensi tetap proporsional.

E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

Apa itu "ontologis"? Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan (apa yang sungguh-sungguh nyata dan menjadi sumber segala sesuatu). Ketika dikatakan sila pertama menjadi "titik temu ontologis", artinya: baik Pancasila maupun Islam sepakat bahwa realitas tertinggi (ultimate reality) adalah Tuhan, bukan manusia atau materi.

Ini penting karena menentukan cara pandang terhadap ekonomi:

-Pandangan Ontologis

-Implikasi terhadap Ekonomi

-Sekularisme (Tuhan tidak relevan)

-Ekonomi bebas nilai, ukuran keberhasilan murni materiil (GDP, profit)

-Ketuhanan YME / Tauhid

Ekonomi terikat nilai transenden, ukuran keberhasilan mencakup keberkahan dan keadilan, bukan hanya angka pertumbuhan

Karena kedua sistem (Pancasila dan Islam) sama-sama berangkat dari premis bahwa Tuhan adalah sumber nilai tertinggi, maka sintesis antara ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam menjadi logis dan tidak kontradiktif — keduanya bukan dua sistem yang bertentangan, melainkan dua ekspresi dari semangat yang sama: ekonomi yang berketuhanan.