BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

 A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

Sistem fiskal Pancasila bertumpu pada sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", yang 

diterjemahkan ke dalam Pasal 23 UUD 1945 tentang APBN dan Pasal 33 tentang penguasaan cabang 

produksi penting oleh negara demi kemakmuran rakyat. Fiskal Pancasila menempatkan negara sebagai 

pengatur (regulator), pengelola (administrator), dan penjamin kesejahteraan (welfare guarantor) 

melalui mekanisme pajak, subsidi, dan belanja publik yang progresif serta redistributif.

Di sisi lain, sistem fiskal Islam memiliki akar sejarah yang jauh lebih tua, terlembagakan sejak masa Nabi 

Muhammad SAW dan disempurnakan pada era Khulafaur Rasyidin melalui institusi Bait al-Mal. 

Instrumen fiskal Islam terdiri dari kewajiban wajib (zakat, ushr, kharaj, jizyah bagi non-Muslim di masa 

lampau) dan kewajiban sukarela (infaq, shadaqah, wakaf). Karakteristik utamanya adalah bahwa 

sebagian instrumen ini—terutama zakat—bersifat ibadah sekaligus kewajiban fiskal, sehingga memiliki 

dimensi spiritual yang tidak dimiliki pajak konvensional.

Titik temu antara kedua sistem terletak pada tujuan akhirnya: keduanya berorientasi pada keadilan 

distributif, pengentasan kemiskinan, dan penyediaan barang publik. Perbedaan mendasar ada pada 

basis legitimasi—fiskal Pancasila berbasis kontrak sosial dan konstitusi positif, sedangkan fiskal Islam 

berbasis wahyu dan syariah—namun keduanya dapat disandingkan secara komplementer karena 

Pancasila sendiri tidak melarang, bahkan memberi ruang bagi nilai-nilai agama untuk diinternalisasi 

dalam kebijakan publik, sebagaimana termaktub dalam sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perbandingan struktural menunjukkan bahwa pajak bersifat elastis terhadap kebijakan (dapat diubah 

tarif dan objeknya oleh negara), sedangkan zakat relatif tetap (nisab dan tarifnya telah ditetapkan 

syariah), sehingga zakat berfungsi sebagai fondasi permanen jaring pengaman sosial yang tidak 

bergantung pada fluktuasi politik anggaran tahunan. ## B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi 

Pancasila

Dalam fiqih klasik, dharibah (pajak tambahan di luar zakat) hanya diperbolehkan secara terbatas—yakni 

ketika kas negara (Bait al-Mal) tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dharuriyat (pokok) umat, 

dan bersifat sementara sampai kebutuhan tersebut terpenuhi. Ulama seperti Abu Yusuf dalam Kitab al-

Kharaj dan pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi dalam Fiqh al-Zakah membahas panjang 

lebar syarat-syarat legitimasi dharibah, di antaranya: adanya kebutuhan riil negara, persetujuan ahlul 

halli wal aqdi (representasi rakyat), keadilan pembebanan, dan penghapusan begitu kebutuhan 

terpenuhi.

Di Indonesia, dualisme ini menjadi nyata: warga negara Muslim yang mampu (muzakki) berkewajiban 

membayar zakat sekaligus pajak penghasilan kepada negara. Dualisme ini berpotensi menimbulkan 

beban ganda (double burden) jika tidak diatur secara sinergis. Untuk itu, UU No. 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat telah mengatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga amil resmi dapat 

menjadi pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction), bukan sekadar pengurang pajak terutang 

(tax credit) yang lebih menguntungkan. Perdebatan akademik dan advokasi kebijakan terus berlangsung 

untuk mendorong zakat sebagai kredit pajak penuh, sebagaimana diterapkan di Malaysia.

Secara filosofis, pajak dan zakat sesungguhnya tidak identik dalam fungsi: pajak bersifat umum untuk 

seluruh pembiayaan negara (pertahanan, infrastruktur, birokrasi, pendidikan umum), sedangkan zakat 

memiliki delapan golongan penerima yang telah ditentukan secara eksplisit dalam QS. At-Taubah: 60 

(fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil). Karena itu, integrasi keduanya bukan 

berarti penyeragaman, melainkan harmonisasi agar total beban fiskal warga tetap proporsional dan adil, 

sembari menjaga kekhususan fungsi zakat sebagai instrumen ibadah maliyah yang tidak bisa 

sepenuhnya disubstitusi oleh pajak sekuler.

## C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan

Bait al-Mal historis berfungsi sebagai kas negara terpadu yang menampung seluruh pendapatan publik 

(zakat, kharaj, ghanimah, fai) dan mendistribusikannya berdasarkan prinsip maslahah (kemaslahatan) 

dan dharuriyat khamsah (lima kebutuhan pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Khalifah Umar bin

Khattab dikenal membangun sistem administrasi diwan (register) untuk memastikan distribusi yang 

tertata dan akuntabel, sebuah cikal bakal manajemen anggaran publik modern.

APBN Indonesia, sebagai padanan kontemporer, disusun berdasarkan asas keadilan, kepatutan, dan 

manfaat bagi rakyat sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara. Persinggungan konseptual antara 

Bait al-Mal dan APBN dapat dilihat pada prinsip belanja berbasis prioritas kebutuhan dasar—pendidikan minimal 20% dari APBN, kesehatan minimal 5%—yang secara substantif sejalan dengan konsep 

dharuriyat dalam maqashid syariah.

Perbedaan mendasar adalah bahwa APBN bersifat sekuler-fungsional (dialokasikan berdasarkan 

program kerja kementerian/lembaga), sedangkan Bait al-Mal historis eksplisit berbasis kategori 

penerima syariah. Namun, semangat keduanya dapat dipertemukan melalui pendekatan "budgeting for 

maslahah", yakni mengevaluasi setiap pos anggaran negara bukan hanya dari efisiensi ekonomi, tetapi 

juga dari kontribusinya terhadap pemenuhan dharuriyat khamsah bagi kelompok rentan, sehingga APBN 

tidak semata dokumen teknokratis tetapi juga instrumen etis-keagamaan bagi mayoritas penduduk 

Muslim Indonesia.

## D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

Kemiskinan dan ketimpangan (diukur melalui rasio Gini) merupakan tantangan struktural yang tidak 

dapat diselesaikan hanya dengan pertumbuhan ekonomi (trickle-down), sebagaimana dibuktikan 

berbagai studi bahwa pertumbuhan tinggi tanpa redistribusi justru memperlebar kesenjangan. Islam 

menawarkan pendekatan dua jalur: pertama, pencegahan struktural melalui larangan riba, penimbunan 

(ihtikar), dan monopoli yang menyebabkan konsentrasi kekayaan; kedua, redistribusi aktif melalui zakat, 

waris, dan wakaf yang secara sistemik memindahkan kekayaan dari yang berkelebihan kepada yang 

berkekurangan.

Instrumen fiskal integratif yang diusulkan menggabungkan pajak progresif ala welfare state dengan 

zakat sebagai jaring pengaman berbasis komunitas (community-based safety net), diperkuat oleh Cash 

Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan program bantuan sosial berbasis data terpadu. Pendekatan ini 

memungkinkan pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat karitatif (charity-based) yang cenderung 

menciptakan ketergantungan, tetapi juga produktif (productive-based) melalui pemberdayaan mustahik 

menjadi muzakki di masa depan—prinsip yang dikenal dalam ekonomi zakat kontemporer sebagai 

"zakat produktif".

Studi empiris dari BAZNAS menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif mampu mengangkat 

sebagian mustahik keluar dari garis kemiskinan dalam periode tertentu, meski skalanya masih terbatas 

dibanding potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun namun 

realisasi pengumpulannya masih jauh di bawah potensi tersebut. Kesenjangan antara potensi dan 

realisasi inilah yang menjadi argumen kuat bagi penguatan kelembagaan fiskal integratif.

## E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun 

Ghafur Konsep Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur (negeri yang baik dengan ampunan Tuhan) yang 

diambil dari QS. Saba: 15 menjadi visi normatif bagi konstruksi fiskal nasional yang tidak sekadar 

mengejar pertumbuhan (growth) tetapi juga keberkahan (barakah) dan keberlanjutan moral. Konstruksi 

ini menuntut agar kebijakan fiskal dievaluasi tidak hanya dari indikator makroekonomi (defisit, rasio 

utang, pertumbuhan PDB) tetapi juga dari indikator keadilan sosial dan ketakwaan kolektif bangsa.

Secara operasional, sistem fiskal berbasis nilai memerlukan tiga pilar: pertama, transparansi dan 

akuntabilitas (mas'uliyah) sebagai wujud amanah pengelolaan harta publik; kedua, keberpihakan 

afirmatif (tahafuz) kepada kelompok dhuafa melalui earmarking anggaran; ketiga, partisipasi publik 

(syura) dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, sejalan dengan semangat demokrasi Pancasila 

dan musyawarah dalam Islam.

Implementasi nyata dapat berupa integrasi data zakat nasional (SIMBA BAZNAS) dengan Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, sehingga distribusi bantuan fiskal negara dan zakat 

tidak tumpang tindih namun saling melengkapi secara presisi berdasarkan target penerima yang sama.

## F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

Reformasi fiskal yang diusulkan mencakup: penguatan basis pajak melalui perluasan Wajib Pajak dan 

penutupan celah penghindaran pajak (tax avoidance) korporasi besar; optimalisasi zakat melalui 

digitalisasi dan sinergi lembaga amil dengan otoritas pajak; pengembangan instrumen keuangan sosial 

Islam seperti sukuk wakaf dan sukuk negara berbasis proyek kemaslahatan (green sukuk, sukuk 

pendidikan); serta reformasi belanja negara agar lebih berorientasi pada hasil (result-based budgeting) 

yang terukur dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.

Negara kesejahteraan Islami-Pancasilais yang dituju bukanlah replikasi mentah negara kesejahteraan 

Skandinavia (yang sekuler dan berbasis pajak tinggi) maupun negara Islam teokratis semata, melainkan 

model hibrida yang mengombinasikan kekuatan redistribusi negara modern dengan kekuatan spiritual-

komunal instrumen fiskal Islam, sehingga keduanya saling menguatkan legitimasi dan efektivitas dalam 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia