BAB 14: KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI

 A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional ekonomi Indonesia yang menegaskan asas 

kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi penting bagi hajat hidup orang banyak, dan 

pemanfaatan bumi-air-kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip-prinsip ini 

secara substantif memiliki kesejajaran kuat dengan prinsip ekonomi Islam: larangan monopoli individual atas sumber daya vital (seperti air, api, dan padang rumput dalam hadits Nabi), kepemilikan bersama 

(milkiyah 'ammah) atas sumber daya strategis, dan orientasi ekonomi pada kemaslahatan kolektif 

(maslahah 'ammah).

Sinergi konstitusional ini memberi landasan hukum yang kuat bagi pengembangan kebijakan ekonomi 

integratif tanpa perlu mengubah konstitusi maupun mengklaim negara Indonesia sebagai negara Islam 

formal, karena nilai-nilai dasar Pasal 33 pada dasarnya telah kompatibel dengan prinsip syariah ekonomi 

tanpa harus disebutkan secara eksplisit sebagai "Islam". Ini menegaskan tesis besar bahwa Pancasila dan 

Islam tidak berhadap-hadapan, melainkan dapat saling memperkuat dalam konstruksi kebijakan 

ekonomi nasional.

Implikasi praktisnya adalah bahwa regulasi turunan Pasal 33—seperti UU tentang BUMN, UU Sumber 

Daya Air, UU Minerba—dapat diperkaya dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengaturan detailnya, 

misalnya larangan eksploitasi berlebihan (israf) sumber daya alam, kewajiban keadilan bagi hasil dengan 

daerah dan masyarakat adat, serta larangan praktik korupsi (ghulul) dalam pengelolaan kekayaan 

negara.

B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan

Regulasi ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang cukup pesat sejak UU No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, diikuti UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU 

No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan berbagai Peraturan OJK terkait pasar modal dan 

asuransi syariah. Pembentukan KNEKS pada 2020 melalui Perpres No. 28 Tahun 2020 menandai 

komitmen politik tertinggi negara dalam mengarusutamakan ekonomi syariah sebagai agenda 

pembangunan nasional.

Tantangan regulasi yang masih dihadapi antara lain: fragmentasi kewenangan antarlembaga (OJK untuk 

perbankan-pasar modal, Kementerian Agama untuk sertifikasi syariah tertentu, BAZNAS untuk zakat, 

BWI untuk wakaf) yang kerap menimbulkan tumpang tindih dan lambannya koordinasi; 

ketidaksinkronan antara hukum positif dan fiqih muamalah dalam beberapa aspek teknis (misalnya 

penyelesaian sengketa syariah yang masih mengacu pada peradilan umum di sebagian kasus); serta 

minimnya harmonisasi antara regulasi zakat-wakaf (bersifat sosial) dengan regulasi keuangan syariah 

komersial (perbankan-pasar modal).

Ke depan, diperlukan upaya konsolidasi regulasi melalui kemungkinan pembentukan Undang-Undang 

Ekonomi Syariah yang komprehensif (omnibus law ekonomi syariah), yang menyatukan berbagai 

regulasi sektoral yang selama ini terserak, sekaligus memperkuat basis hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui peradilan agama sebagaimana telah diberi kewenangan oleh UU No. 3 Tahun 

2006 tentang Peradilan Agama.

## C. Peran Negara dalam Menjamin Dharuriyat (Kebutuhan Pokok): Amanat Konstitusi dan Syariah

Konstitusi Indonesia mengamanatkan negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat melalui berbagai 

pasal: Pasal 27 ayat (2) tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, Pasal 28H tentang hak atas 

kesehatan dan lingkungan hidup, Pasal 31 tentang hak pendidikan, dan Pasal 34 tentang pemeliharaan 

fakir miskin dan anak terlantar oleh negara. Amanat ini sejalan langsung dengan konsep dharuriyat 

khamsah dalam maqashid syariah yang menempatkan penjaminan kebutuhan pokok sebagai kewajiban 

kolektif (fardhu kifayah) yang jika tidak dipenuhi oleh individu/masyarakat, menjadi tanggung jawab 

negara (waliyul amri).

Sinergi ini memperkuat legitimasi kebijakan afirmatif negara dalam penyediaan pangan, papan, 

kesehatan, pendidikan, dan keamanan bagi kelompok miskin dan rentan, baik melalui skema bantuan 

sosial konvensional (PKH, BPNT, Kartu Indonesia Pintar-Sehat) maupun melalui pendayagunaan zakat 

dan wakaf yang dikelola BAZNAS dan BWI sebagai pelengkap fiskal negara.

Dalam praktiknya, penjaminan dharuriyat memerlukan indikator ukur yang jelas—garis kemiskinan, 

standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan dan pendidikan—yang dipadukan dengan basis data 

terpadu penerima manfaat agar penyaluran bantuan negara dan zakat/wakaf tidak tumpang tindih 

namun saling memperkuat cakupan (coverage) perlindungan sosial nasional.

## D. Kebijakan Industri Halal Nasional sebagai Agenda Pembangunan

Industri halal mencakup sektor makanan-minuman, fesyen muslim, kosmetik dan farmasi halal, 

pariwisata ramah Muslim, media dan rekreasi halal, hingga keuangan syariah sebagai sektor pendukung. 

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang 

beredar di Indonesia, dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai regulator 

utama, bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam aspek fatwa kehalalan.

Industri halal dipandang sebagai agenda pembangunan strategis karena tiga alasan: pertama, pasar 

domestik yang sangat besar mengingat mayoritas penduduk Muslim; kedua, potensi ekspor ke pasar 

halal global yang terus tumbuh, termasuk negara-negara non-Muslim yang mengonsumsi produk halal 

karena dianggap lebih higienis dan berkualitas; ketiga, kemampuan menciptakan lapangan kerja dan 

nilai tambah bagi UMKM yang mendominasi struktur usaha nasional. Tantangan implementasi meliputi masih tingginya biaya dan kerumitan proses sertifikasi halal bagi 

UMKM, keterbatasan infrastruktur rantai pasok halal (halal logistics, halal supply chain), serta perlunya 

penguatan riset dan inovasi produk halal agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar konsumen tetapi 

juga produsen dan eksportir utama produk halal dunia, sejalan dengan visi Masterplan Ekonomi Syariah 

Indonesia 2019–2024 dan kelanjutannya.

## E. Reformasi Kelembagaan: OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI dalam Ekosistem Integratif

Efektivitas kebijakan ekonomi integratif sangat bergantung pada sinergi kelembagaan antarotoritas yang 

selama ini bekerja secara relatif terpisah. OJK bertanggung jawab atas pengawasan perbankan syariah, 

pasar modal syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah; Bank Indonesia berperan dalam 

kebijakan moneter syariah dan pengembangan pasar uang syariah antarbank; BAZNAS mengelola dan 

mengoordinasikan pengelolaan zakat nasional; sementara BWI bertanggung jawab atas pembinaan 

nazhir dan pengembangan wakaf produktif.

Reformasi kelembagaan yang diperlukan mencakup penguatan koordinasi lintas lembaga melalui forum 

atau badan koordinasi tingkat tinggi yang telah dirintis melalui KNEKS, namun perlu diperkuat 

kewenangan eksekutorialnya agar tidak sekadar bersifat koordinatif-advisory. Selain itu, diperlukan 

harmonisasi data dan sistem informasi antarlembaga (integrasi data BAZNAS-BWI-Kemensos-OJK) agar 

kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dapat dirumuskan secara lebih akurat dan responsif.

Penguatan kapasitas SDM di seluruh lembaga ini juga menjadi prioritas, mengingat kompleksitas 

ekonomi syariah integratif menuntut keahlian lintas disiplin—fiqih muamalah, ekonomi konvensional, 

hukum positif, dan manajemen keuangan modern—yang masih langka di Indonesia, sehingga 

pengembangan pendidikan ekonomi syariah berkualitas (dibahas lebih lanjut pada Bab 15) menjadi 

prasyarat keberhasilan reformasi kelembagaan jangka panjang.