BAB 3:SEJARAH DAN KONTEKS PERADAPAN

 

A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

Peradaban ekonomi Nusantara tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari perpaduan panjang antara tatanan adat yang telah mengakar sejak masa pra-Islam dengan nilai-nilai Islam yang masuk secara damai melalui jalur perdagangan, dakwah, dan perkawinan sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem ekonomi yang terorganisasi berbasis kekerabatan, sistem barter, pelabuhan-pelabuhan niaga, serta hukum adat yang mengatur kepemilikan tanah, hasil bumi, dan pembagian kerja komunal.

Ketika Islam masuk ke Nusantara, ia tidak menghapus tatanan adat yang sudah ada, melainkan berdialog dan berakulturasi dengannya. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab yang singgah di pelabuhan-pelabuhan seperti Samudera Pasai, Malaka, Gresik, dan Banten membawa serta etika dagang Islam: kejujuran (shidq), amanah, larangan riba, larangan gharar (ketidakjelasan transaksi), serta prinsip keadilan dalam jual beli. Prinsip-prinsip ini bertemu dengan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa kekeluargaan yang sudah lama menjadi fondasi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Nusantara.

Beberapa ciri penting dari pertemuan tradisi adat dan Islam dalam bidang ekonomi ini antara lain:

1. Sinkretisme fungsional dalam kelembagaan ekonomi. Lembaga-lembaga ekonomi tradisional seperti subak di Bali, lumbung desa di Jawa, dan sistem pela gandong di Maluku tetap berjalan, namun kemudian diperkaya dengan nilai-nilai Islam seperti zakat, infak, dan wakaf yang berfungsi serupa: menjaga keseimbangan sosial dan mendistribusikan kesejahteraan.
2. Pelabuhan sebagai simpul peradaban. Kota-kota pelabuhan Nusantara berkembang menjadi pusat pertemuan budaya dagang Islam internasional dengan kearifan lokal, melahirkan kerajaan-kerajaan maritim bercorak Islam seperti Samudera Pasai, Demak, Banten, Gowa-Tallo, dan Ternate-Tidore yang menjadikan perdagangan sebagai tulang punggung sekaligus sarana dakwah.
3. Hukum adat dan hukum Islam berjalan berdampingan. Dalam banyak kesultanan Nusantara, hukum adat (adat) dan syariat Islam (syarak) disandingkan dalam ungkapan yang terkenal di Minangkabau: "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" (adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Kitab Allah). Ungkapan ini menggambarkan bagaimana ekonomi masyarakat diatur oleh dua sumber nilai yang saling menguatkan, bukan saling meniadakan.
4. Etos kerja dan kewirausahaan santri. Pesantren-pesantren awal di Nusantara tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat pembinaan kemandirian ekonomi umat, melalui pengelolaan lahan pertanian, peternakan, dan usaha dagang santri yang dikenal dengan istilah "ekonomi pesantren."

Dari pertemuan inilah lahir sebuah karakter ekonomi khas Nusantara yang religius sekaligus komunal—suatu peradaban ekonomi yang menempatkan nilai spiritual dan nilai sosial dalam satu tarikan napas yang sama, berbeda dari ekonomi individualistik yang belakangan diperkenalkan oleh kolonialisme Barat.

 

B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

Salah satu warisan terpenting dari peradaban ekonomi Nusantara adalah paham kekeluargaan yang termanifestasi dalam budaya gotong royong. Gotong royong bukan sekadar kerja bersama secara fisik, melainkan sebuah filosofi hidup yang menempatkan kepentingan bersama sejajar—bahkan kadang di atas—kepentingan individu, tanpa menegasikan hak-hak pribadi.

Dalam Islam, semangat ini menemukan padanan konseptual yang kuat dalam ajaran ta'awun (تعاون), yaitu prinsip tolong-menolong yang secara eksplisit diperintahkan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang memerintahkan umat untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.

1. Landasan Teologis Ta'awun

Ta'awun dalam Islam bukanlah anjuran moral semata, tetapi bagian dari sistem nilai yang terintegrasi dengan konsep-konsep ekonomi Islam lainnya, seperti:

• Ukhuwah (persaudaraan) — yang menjadikan sesama muslim, bahkan sesama manusia, sebagai satu kesatuan yang saling bertanggung jawab.
• Takaful (jaminan sosial bersama) — prinsip di mana masyarakat secara kolektif menanggung risiko dan kebutuhan anggotanya yang lemah.
• Zakat, infak, sedekah, dan wakaf — instrumen redistribusi kekayaan yang mewajibkan yang mampu untuk membantu yang tidak mampu, sebagai mekanisme kelembagaan dari semangat ta'awun.

2. Titik Temu Gotong Royong dan Ta'awun

Ketika nilai gotong royong lokal bertemu dengan konsep ta'awun dalam Islam, terjadi penguatan nilai secara timbal balik:

Aspek	Gotong Royong (Tradisi Lokal)	Ta'awun (Islam)
Sifat	Kearifan sosial berbasis adat dan kekerabatan	Perintah normatif berbasis wahyu
Ruang lingkup	Komunitas/desa/kelompok kekerabatan	Universal, lintas komunitas (ukhuwah basyariyah)
Tujuan	Menjaga keharmonisan sosial dan efisiensi kerja bersama	Meraih ridha Allah melalui kebaikan dan ketakwaan
Bentuk ekonomi	Kerja bakti, lumbung desa, arisan, sambatan	Zakat, wakaf, qardhul hasan, kerja sama usaha (syirkah)

Pertemuan dua nilai ini melahirkan etika ekonomi kekeluargaan Nusantara yang kemudian menjadi dasar filosofis bagi konsep-konsep ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah di Indonesia modern. Prinsip ini pula yang kelak diangkat oleh para pendiri bangsa—terutama dalam perumusan Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian yang disusun atas asas kekeluargaan—sebagai fondasi sistem ekonomi nasional.

3. Manifestasi Ta'awun dalam Praktik Ekonomi Umat

Beberapa bentuk konkret ta'awun yang berkembang dalam sejarah ekonomi umat Islam Nusantara antara lain:

1. Baitul Maal sebagai lembaga pengelola dana umat di lingkungan kesultanan dan pesantren.
2. Wakaf produktif, di mana tanah atau aset diwakafkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat secara berkelanjutan.
3. Koperasi dan simpan pinjam berbasis syariah yang tumbuh dari tradisi arisan dan sambatan, kemudian diformalkan dengan akad-akad muamalah Islam seperti mudharabah dan musyarakah.
4. Qardhul hasan, yaitu pinjaman kebajikan tanpa bunga, yang menjadi solusi permodalan bagi masyarakat kecil di tengah praktik rentenir kolonial.

---

C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

Periode 1908–1945 merupakan fase krusial dalam sejarah Indonesia, di mana kesadaran kebangsaan tumbuh secara sistematis dan terorganisasi, tidak lagi bersifat kedaerahan sebagaimana perlawanan-perlawanan sebelumnya (Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Aceh, dan lain-lain).

1. Konteks Penindasan Ekonomi Kolonial

Sebelum kebangkitan nasional, rakyat Nusantara mengalami eksploitasi ekonomi yang sistematis melalui kebijakan kolonial Belanda, terutama:

• Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel, 1830–1870) yang memaksa petani menanam komoditas ekspor dan menyerahkan hasilnya kepada pemerintah kolonial, mengakibatkan kemiskinan struktural yang meluas.
• Monopoli perdagangan oleh VOC dan kemudian pemerintah kolonial yang mematikan jaringan dagang pribumi dan Muslim yang sebelumnya berkembang pesat di pelabuhan-pelabuhan Nusantara.
• Diskriminasi ekonomi rasial, di mana pedagang pribumi dan Tionghoa kecil berada di posisi paling bawah struktur ekonomi kolonial, di bawah pengusaha Eropa dan pedagang besar asing.

Kondisi inilah yang mendorong lahirnya kesadaran baru: bahwa penjajahan bukan hanya persoalan politik, melainkan juga persoalan ekonomi yang harus dilawan dengan cara yang terorganisasi.

2. Titik Balik 1908: Kebangkitan Nasional

Tahun 1908 ditandai dengan berdirinya Budi Utomo, yang oleh sejarah nasional Indonesia ditetapkan sebagai penanda lahirnya Hari Kebangkitan Nasional. Meskipun Budi Utomo pada awalnya berfokus pada pendidikan dan kebudayaan Jawa, kemunculannya membuka jalan bagi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan lain yang lebih eksplisit menyentuh ranah ekonomi dan keagamaan.

Yang secara khusus penting dalam konteks ekonomi umat adalah berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905 di Solo oleh Haji Samanhudi (dan berkembang pesat setelah 1912 di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto sebagai Sarekat Islam). SDI lahir sebagai respons langsung terhadap dominasi pedagang Tionghoa dan Eropa dalam perdagangan batik dan tekstil, sekaligus sebagai wadah perjuangan ekonomi umat Islam pribumi.

3. Rangkaian Peristiwa Menuju 1945

Kesadaran kebangsaan yang tumbuh sejak 1908 terus berkembang melalui rangkaian peristiwa penting:

1. 1912 — Berdirinya Muhammadiyah oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta, yang menggabungkan pembaruan keagamaan dengan pemberdayaan sosial-ekonomi umat melalui amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.
2. 1926 — Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) oleh KH Hasyim Asy'ari, yang memperkuat basis ekonomi umat berbasis pesantren dan tradisi keagamaan di pedesaan.
3. 1928 — Sumpah Pemuda, yang menyatukan kesadaran kebangsaan lintas suku dan daerah, sekaligus menjadi fondasi bagi gagasan ekonomi nasional yang bersatu.
4. 1930-an — Tumbuhnya koperasi-koperasi rakyat dan lembaga ekonomi umat sebagai bentuk perlawanan ekonomi terhadap kapitalisme kolonial, yang kelak menginspirasi Mohammad Hatta dalam merumuskan gagasan ekonomi koperasi Indonesia.
5. 1945 — Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang diikuti dengan perumusan UUD 1945, termasuk Pasal 33 yang menegaskan asas kekeluargaan sebagai dasar perekonomian nasional—sebuah rumusan yang tidak lepas dari akar nilai ta'awun dan gotong royong yang telah dibangun sejak masa pergerakan.

4. Warisan Ekonomi Islam dalam Kesadaran Kebangsaan

Warisan ekonomi Islam yang diwariskan dari periode ini dapat dirangkum sebagai berikut:

• Kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi umat sebagai prasyarat kemerdekaan politik.
• Model organisasi ekonomi berbasis kolektivitas umat, seperti koperasi dan sarekat dagang, yang menjadi cikal bakal sistem ekonomi kerakyatan.
• Penyatuan nilai keislaman dan nasionalisme, di mana perjuangan menegakkan keadilan ekonomi dipahami sebagai bagian dari ibadah dan jihad melawan penindasan.

---

D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

Kebangkitan Nasional 1908 tidak dapat dipahami secara utuh tanpa melihatnya sebagai refleksi dari nilai-nilai tauhid dan kebersamaan yang telah lama hidup dalam masyarakat Muslim Nusantara.

1. Tauhid sebagai Landasan Persatuan

Nilai tauhid—keesaan Allah—dalam pemahaman umat Islam Nusantara tidak hanya dimaknai sebagai doktrin teologis, tetapi juga diterjemahkan ke dalam prinsip kesatuan sosial dan ekonomi. Jika Allah Maha Esa dan seluruh manusia adalah hamba yang setara di hadapan-Nya, maka secara logis tidak boleh ada struktur ekonomi yang menempatkan sebagian manusia sebagai penindas dan sebagian lain sebagai yang tertindas.

Prinsip tauhid ini menjadi dasar spiritual bagi perlawanan terhadap sistem kolonial yang eksploitatif, karena penjajahan dan penindasan ekonomi dipandang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang diciptakan setara oleh Allah. Dalam banyak seruan tokoh pergerakan, semangat "melawan penjajah adalah bagian dari ibadah" mencerminkan penyatuan antara nilai tauhid dan perjuangan kebangsaan.

2. Dari Tauhid Menuju Ukhuwah dan Kebersamaan

Nilai tauhid melahirkan konsekuensi sosial berupa ukhuwah (persaudaraan) yang menembus batas suku, daerah, dan golongan. Inilah yang menjelaskan mengapa Kebangkitan Nasional, meskipun dimulai dari kesadaran kedaerahan (Budi Utomo yang berbasis Jawa, Sarekat Islam yang berbasis pedagang Muslim), pada akhirnya berkembang menjadi kesadaran kebangsaan yang inklusif dan menyatukan seluruh elemen bangsa.

Beberapa dimensi refleksi nilai tauhid dan kebersamaan dalam Kebangkitan Nasional:

1. Kesetaraan derajat manusia — mendorong penolakan terhadap sistem kelas kolonial yang membeda-bedakan hak ekonomi berdasarkan ras dan status sosial.
2. Persaudaraan lintas golongan — pergerakan nasional melibatkan tokoh dari berbagai latar belakang (santri, priayi, pedagang, buruh) yang disatukan oleh cita-cita bersama.
3. Amanah kepemimpinan — para tokoh pergerakan dipandang mengemban amanah untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
4. Semangat pengorbanan (itsar) — banyak tokoh pergerakan mengorbankan harta dan kenyamanan pribadi demi kepentingan umat dan bangsa, mencerminkan nilai altruisme yang diajarkan dalam Islam.

3. Implikasi terhadap Format Ekonomi Kebangsaan

Refleksi nilai tauhid dan kebersamaan inilah yang kemudian membentuk cita-cita ekonomi kebangsaan Indonesia yang tercermin dalam UUD 1945 Pasal 33, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rumusan ini merupakan sintesis antara nilai tauhid (kesatuan dan keadilan Ilahiah), nilai gotong royong/ta'awun (kebersamaan), dan cita-cita kebangsaan (kesejahteraan bersama sebagai bangsa yang merdeka).

---

E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

Tiga organisasi Islam besar—Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama—memainkan peran sentral dalam membentuk fondasi ekonomi kerakyatan Indonesia, masing-masing dengan pendekatan dan kontribusi yang khas.

1. Sarekat Dagang Islam (SDI/SI): Perintis Perlawanan Ekonomi Terorganisasi

Didirikan oleh Haji Samanhudi pada 1905 di Solo dan berkembang pesat di bawah H.O.S. Tjokroaminoto sejak 1912 sebagai Sarekat Islam, organisasi ini memiliki kontribusi historis sebagai berikut:

• Perlindungan pedagang pribumi Muslim dari dominasi pedagang Tionghoa dan monopoli kolonial dalam industri batik dan tekstil.
• Organisasi massa pertama berbasis ekonomi-agama yang menyatukan pedagang, santri, dan rakyat kecil dalam satu wadah perjuangan.
• Pelopor kesadaran ekonomi politik, yang kemudian berkembang menjadi gerakan politik nasional yang melahirkan banyak tokoh pergerakan seperti Soekarno, Semaun, dan Agus Salim yang pernah aktif di dalamnya.
• Model organisasi ekonomi berbasis solidaritas keagamaan, yang menjadi cetak biru bagi organisasi-organisasi ekonomi umat berikutnya.

2. Muhammadiyah: Modernisasi dan Kemandirian Ekonomi Umat

Didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 1912 di Yogyakarta, Muhammadiyah membawa pendekatan pembaruan (tajdid) yang menekankan pada:

• Amal usaha sebagai wujud ibadah sosial, tercermin dalam pendirian sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga ekonomi yang dikelola secara profesional dan modern.
• Etos kemandirian dan kewirausahaan, terinspirasi dari semangat Surah Al-Ma'un yang menekankan kepedulian nyata terhadap fakir miskin dan anak yatim melalui aksi konkret, bukan sekadar wacana keagamaan.
• Pengembangan lembaga keuangan mikro dan koperasi Muhammadiyah, sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi jamaah di tingkat akar rumput.
• Pendidikan sebagai basis mobilitas ekonomi, di mana sekolah-sekolah Muhammadiyah mencetak generasi terdidik yang mampu bersaing dalam struktur ekonomi modern, sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

3. Nahdlatul Ulama: Penguatan Ekonomi Umat Berbasis Pesantren dan Pedesaan

Didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari bersama para ulama pesantren pada 1926, NU memiliki karakter dan kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi dengan Muhammadiyah:

• Basis ekonomi pedesaan dan pertanian, mengingat pengikut NU sebagian besar berada di wilayah pedesaan dengan mata pencaharian agraris.
• Pesantren sebagai pusat ekonomi mandiri, di mana pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan tetapi juga unit ekonomi yang mengelola lahan pertanian, koperasi santri, dan usaha-usaha produktif untuk menopang kemandirian pesantren.
• Pelestarian tradisi tolong-menolong lokal (seperti sambatan dan lumbung desa) yang dipadukan dengan nilai fiqih muamalah, menjaga kesinambungan antara adat dan syariat dalam praktik ekonomi masyarakat bawah.
• Penguatan jaringan ulama dan umat yang menjadi modal sosial penting dalam mendorong solidaritas ekonomi lintas pesantren dan lintas daerah.

4. Sintesis Peran Ketiga Organisasi dalam Ekonomi Kerakyatan

Ketiga organisasi ini, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, secara bersama-sama meletakkan fondasi bagi apa yang kemudian dikenal sebagai ekonomi kerakyatan di Indonesia—yaitu sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, berbasis kebersamaan, dan menolak eksploitasi:

Organisasi	Fokus Utama	Kontribusi terhadap Ekonomi Kerakyatan
Sarekat Dagang Islam	Perlawanan monopoli dagang kolonial	Meletakkan dasar kesadaran ekonomi-politik umat
Muhammadiyah	Modernisasi dan kemandirian melalui amal usaha	Membangun lembaga ekonomi dan pendidikan modern berbasis umat
Nahdlatul Ulama	Penguatan ekonomi pedesaan berbasis pesantren	Menjaga kesinambungan tradisi tolong-menolong dan kemandirian lokal

Warisan dari ketiga organisasi ini terus hidup dalam berbagai bentuk kelembagaan ekonomi umat kontemporer, seperti koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), lembaga amil zakat, dan berbagai badan usaha milik organisasi keagamaan, yang seluruhnya berakar dari semangat yang sama: menyatukan nilai keislaman dengan cita-cita keadilan dan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat.

 

Kesimpulan

Sejarah dan konteks peradaban ekonomi Nusantara menunjukkan bahwa sistem ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia bukanlah konsep impor yang asing, melainkan buah dari proses panjang akulturasi antara tradisi adat, nilai-nilai Islam, dan perjuangan kebangsaan. Dari pertemuan adat dan Islam, lahir etika kekeluargaan yang diperkuat oleh konsep ta'awun. Dari penindasan kolonial, lahir kesadaran kebangsaan yang direfleksikan dalam semangat tauhid dan persaudaraan. Dan dari kesadaran itu, lahir organisasi-organisasi Islam yang meletakkan fondasi kelembagaan bagi ekonomi kerakyatan Indonesia hingga hari ini.